Isu rolling pejabat di internal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mulai menemukan titik terang.
Berdasarkan pantauan zonamalut.id, pada senin sore (03/07) pukul 17:00 WIT, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Halbar terlihat mulai menyiapkan tempat acara pelantikan di aula lantai satu Kantor Bupati Halbar.
Hal itu menunjukan, bahwa pelantikan pejabat struktural Pemda Halbar direncanakan bakal dilaksanakan pada Selasa besok tanggal 7 Juli 2023.
Menanggapi rencana rolling pejabat, anggota DPRD Halbar, Hardi I Hayun mengatakan, Bupati selaku pimpinan di daerah dalam memutuskan sebuah kebijakan.
Lebih khusus kebijakan pergantian pejabat harus didasarkan pada mekanisme serta asas profesionalitas.
Sehingga kebijakan dalam rolling jabatan terhindar dari berbagai permasalahan apalagi sampai terkait SARA (Suku, Agama Ras dan Golongan) yang sementara diwacanakan.
“Karena hal tersebut sangat membahayakan jalannya pemerintahan, karena Bupati itu pejabat daerah yang nota bene milik seluruh masyarakat Halbar,” kata Hardi.
Terkait hal tersebut, Hardi mengimbau, jika memilih komposisi pejabat struktural agar mengedepankan asas profesionalitas, serta mengakomodir kepentingan elemen masyarakat Halbar secara utuh.
Sehingga makna atau semboyan Diahi itu, bisa mengakomodasi seluruh elemen yang berkepentingan memajukan daerah ini.
“Jangan ada like dan dislike untuk para putra-putri daerah yang sudah teruji kualitas dan loyalitas, yang sudah ditunjukan oleh mereka,” imbuhnya
Hardi bilang, memang pilihan komposisi pejabat adalah hak prerogatif Bupati selaku kepada daerah.
Namun, ada kepentingan daerah yang harus diperhatikan Bupati yakni proses kaderisasi, promosi dan pembinaan para ASN daerah.
Sehingga tidak terkesan Arisan keluarga, dalam komposisi pejabat SKPD.
“Kalau seperti itu yang terjadi, maka sangat amburadul dan tidak sehat dalam dunia birokrasi modern,” timpalnya
Ketua DPC Partai Hanura ini juga mengungkapkan, bahwa magnet kebijakan roling pejabat kali ini terasa kuat.
Aksi pressure mulai dilancarkan secara terbuka bernuansa Vandalisme oleh orang tak dikenal,
“Karena dinding salah satu sudut Kantor Bupati Halbar menjadi pelampiasan aksi vandalisme tersebut, dengan menuliskan kalimat berwarna merah “Kantor Ini Tabaru Punya” ,”ungkapnya
Menurut Hardi, jika di telah aksi Vandalisme seperti itu sudah pasti berhubungan dengan roling jabatan, karena dilakukan menjelang rolling jabatan oleh Bupati.
Dan seolah-olah pelaku vandal ingin memberi pesan kepada Bupati James, agar proporsional dan tidak meng-anak emaskan kelompok/golongan atau suku tertentu.
“Kita tentu berharap pemikiran SARA dari pelaku vandal itu tidak sampai muncul kepermukaan menjadi aksi nyata, karena sangat membahayakan pemerintahan dan persatuan masyarakat,” harapnya
Hardi menambahkan, waktu yang tersisa bagi Bupati James untuk menyelesaikan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Halbar sangat terbatas.
Mengingat tahun depan 2024 adalah tahun politik, tentu Bupati akan disibukkan dengan aktifitas politik.
“Bupati harus selektif dan professional dalam momentum roling pejabat, sehingga pejabat SKPD yang dipilih mampu mendukung Bupati mewujudkan tujuh program prioritas daerah, yang kita ketahui bersama masih jauh dari harapan,” pungkasnya
Penulis: Tim
Editor: Faisal Kharie
