Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, di tahun 2024 dirancang sebesar Rp 854.809.732.795
Ini diketahui, setelah adanya rapat paripurna penyampaian dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pulau Morotai tahun 2024.
Yang digelar oleh lembaga DPRD Pulau Morotai, pada Selasa (28/11/2023).
Dalam pidato Pj Bupati Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, yang bacakan oleh Plt Sekda Pulau Morotai Suriani Antarani menyampaikan, agenda paripurna kali ini memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah yang akan kita rencanakan di tahun 2024,
KUA-PPAS memiliki peran penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, karena berfungsi memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“Jadi sinkronisasi program pemerintah pusat dan provinsi juga harus kita selaraskan, dan sinergikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Pulau Morotai,” ucap Sekda.
Menurut Sekda, pemerintah daerah pada prinsipnya telah menetapkan strategi, dan arah kebijakan pembagunan ekonomi Pulau Morotai kedepan yang lebih terarah, terukur dan terencana.
Ini dapat dilihat dalam beberapa indikator ekonomi, yang telah di rancang dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.
“Dokumen ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah, untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun 2024,” katanya
Sekda memaparkan, pada tahun 2024, total belanja daerah diasumsikan sebesar Rp 854.809.732.795 dan rencana akan dibelanjakan untuk prioritas daerah yang wajib dibelanjakan setiap tahun.
Diantaranya, belanja gaji pegawai dan tunjangan senilai Rp 261.768.039.577 naik 8,30 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja barang dan jasa sebesar Rp
165.318.448.370 turun 31,53 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja subsidi untuk PDAM sebesar Rp 3.440.200.000 masih sama dengan tahun sebelumnya.
Belanja hibah sebagian besar, untuk keperluan Pilkada tahun 2024 sebesar Rp 32.845.899.900 naik cukup tinggi, dikarenakan pembiayaan Pilkada serentak.
Belanja bantuan sosial sebesar Rp
10.290.637.000 naik dari tahun sebelumnya. Belanja modal tanah sebesar Rp 2.500.000.000 turun 50 persen.
Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 10.921.066.354 turun 64 persen dari tahun sebelumnya. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 105.553.665.293 juga turun 24 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 143.306.376.000. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 385.000.000 turun 72 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja tidak terduga senilai Rp
2.500.000.000 juga turun 40 persen. Belanja transfer ke Desa sebesar
Rp 115.480.400.301 naik 2 persen dari tahun sebelumnya.
“Memang anggaran kita di tahun 2024 nanti agak sedikit berat, dikarenakan kita harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kegiatan pusat, yang mana kita diperhadapkan dengan Pilkada serentak,” pungkasnya
Penulis: Faisal Kharie
