JAILOLO – Sekertaris Kabupeten (Sekkab) Syahril Abdul Rajak menyebut gizi buruk dan anak mengalami putus sekolah di Kabupaten Halmahera Barat masih tinggi. Hal itu disampaikan Sekkab, saat anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, daerah pemilihan I wilayah Ternate – Halbar priode 2019 -2024 melakukan reses perdana bersama Pemkab Halbar yang dilangsungkan di ruang rapat Sekkab, Senin (16/12) pagi tadi.
Dalam rapat dengar pendapat, Syahril mengharapkan, bisa mengatahui Pokok-pokok pikiran (Pokir) dari DPRD Provinsi Malut termasuk di bidang kesehatan.
“Menyangkut dengan tanggungjawab Pemerintah Provinsi soal BPJS yang rencananya diturunkan dari 30 menjadi 10 persen.”katanya
Syahril mengaku, Halbar juga mengalami tinggi gizi buruk. Untuk itu, ia berharap pokok pikiran DPRD tidak hanya pada infrastruktur tapi juga langsung menyentuh.
“Ada aloksi tambahan makanan di dorong oleh Pemkab, dari program anggaran, Dana Desa. Namun ketika ditangani problemnya makin parah dan hal ini saya sudah bicarakan dengan Dinas sosial dan Dinas Perumahan.”jelasnya
Mantan kepala BPK-AD ini menyebutkan, masalah pendidikan, di Halmahera Barat, masih di kategori tinggi bagi masyarakat yang putus sekolah.
“Maka diminta kadis pendidikan hentikan masuk di birokrasi. Sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar terutama di tingkat SMA.”pintanya.
Kepala Bappeda, Soni Balatjai mengaku, untuk angka kemiskinan di Halbar masih pada angka 8,74.
“Aspirasi kami sejak musrembang, sudah kami bagi ke pemda, provinsi dan pusat. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata kahatola, Irigasi dan talud di Desa Tahafo untuk pendidikan khususnya, PAUD butuh kolaborasi Intensif untuk guru-guru paud.”katanya
Kadis PU-PR, M Yusuf mengatakan, untuk pembangunan jalan Jailolo-Ibu diharapkan ada tambahan sepanjang 3 kilo meter seperti di jalan Akesibu-Tungute Ternate, Kedi-Jano, Going-Kedi dan Talud di Desa Gamlamo, Gam Ici. Ada juga di Balisong.
“Kami mohon bantuan dari DPRD Provinsi.”singkatnya
Pemkab dan Deprov melakukan foto bersama usai Reses
Kadis Pariwisata, Fenny Kiat mengaku, sejauh ini belum ada perhatian serius dari provinsi untuk sektor pariwisata. Padahal, menurutnya, sudah masuk dalam tiga destinasi Maluku Utara yang sudah direkomendasi.
“Sejauh ini kami masih menggunakan Dana Alokasi Khusus sementara untuk Launcing kegiatan pariwisata masih dibutuhkan dukungan penerapan zonasi melalui wisata tanjung Rappa Pelangi Desa Bobanehena disaat bersamaan masuk dalam zonasi budidaya rumput laut.”sebutnya
“kami dilema, di satu sisi ada sumber pendapatan masyarakat
tapi di sisi lain, kami ingin mena workshop skil pengembangan SDM sektor pariwisata.”sambungnya
Setelah, mendengar berbagai masukan yang disampaikan oleh Pemkab Halbar, DPRD Provinsi Maluku Utara, melalui juru bicaranya yakni, Wahda Zainal Imam mengatakan, pokok-pokok pikiran pada tahun 2020 disusun oleh anggota Deprov yang lama.
“Kami hanya sisa 11 orang dan karena Musrembang kami tidak dilibatkan dalam pokok pikiran.”ungkapnya
Selain itu, Iksan menambahkan, Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2020, akan mendapatkan anggaran sebesar Rp.100 miliar yaitu Rp.16 miliar untuk jalan Kedi ke Ibu, Rp. 8 miliar lebih DAK, untuk proyek lanjutkan Rp. 29 miliar di Desa Togoreba Tua, Ibu Utara, menuju Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
“Adapun talud di Desa Tongute Ternate Rp 5 miliar pada tahun kemarin, dan tahun ini Rp.2 miliar.”pungkasnya (*)
