JAILOLO — Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021, antara unsur pimpinan DPRD dan lintas komisi di ruang Banggar DPRD Selasa (26/10) siang diwarnai aksi angkat kaki (walk out) dari Sekretaris Fraksi PKB Albert Hama.
Albert kecewa, lantaran dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2021, baru diserahkan pemerintah daerah yang sebelumnya diminta pada bulan Agustus kemarin.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan itu kaitannya dengan hajat hidup orang banyak.
“Kalau sesuai tata tertib DPRD pada bulan Agustus 2021 kemarin sudah harus diserahkan oleh Pemda Halbar ke DPRD untuk dibahas,” ujarnya.
Ia bilang, dokumen Ranperda APBD perubahan itu kewenangan Pemda tetapi yang membahas sebagai lembaga pengawasan adalah DPRD.
“Oleh sebab itu pimpinan DPRD seharusnya pada Agustus kemarin sudah menyurat ke Pemda Halbar untuk memberikan dokumen KUA-PPAS untuk dibahas,”ujar Albert.
Anggota Komisi I DPRD Halbar itu mengaku, dokumen KUA-PPAS baru diserahkan oleh Pemda Halbar sekitar tiga hari lalu.
Ia mengaku, setelah penyerahan dari pemerintah daerah, para unsur pimpinan DPRD, kemudian memaksakan untuk langsung dibahas bersama lintas Komisi.
“Padahal seharusnya pembahasan itu dilakukan terlebih dulu antara
pihak komisi bersama mitra kerja dari pemerintah daerah sebelum dibahas ke tingkat lintas komisi, tetapi ini malah dipaksakan terlebih duludibahas lintas komisi sementara ini tidak diatur dalam tata tertib DPRD,
“Atas dasar itu, saya memilih walk out dari ruangan karena saya tidak mau ikut terlibat dalam sesuatu yang sesungguhnya tidak sesuai mekanisme,” jelasnya.
Mekanisme pembahasan, lanjut dia, seharusnya diserahkan dulu ke komisi dan kepada mitra kerja untuk jadikan bahan-bahan rekomendasi baru pihak TPAD dan Banggar melakukan pembahasan.
“Anehnya lagi dalam waktu dekat sidang paripurna akan digelar, sementara alasan pembahasan terlambat bakal ada punishment,
saya rasa tentunya ini sebagai alasan klasik yang di lakukan oleh pemerintah daerah, inikan kacau,” tegasnya.
Negeri ini, kata dia, punya rakyat, sehingga DPRD diminta harus mempunyai hati nurani untuk membangun Halmahera Barat.
“Makanya saya memilih keluar dari ruang banggar,” katanya.
Ia mengaku, dokumen KUA-PPAS sebelumnya sudah diserahkan 3 hari lalu dengan waktu yang sangat mepet.
“inikan ngacau, sebenarnya pada bulan agustus sudah diserahkan kepada anggota DPRD untuk dibahas bersama mitra kerja karena pembahasan itukan jangka panjang ini menyangkut pengannggaran, pengeluaran dan pembelanjaan,” tandasnya
Ia bilang, apabila dipaksakan dibahas melalui lintas komisi maka harus meminta seluruh persetujuan dari fraksi.
“Saya sendiri dari fraksi PKB memilih keluar dari ruangan,” kesalnya
Editor: Zulfikar Saman
