Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 20 Agu 2021 20:43 WIT ·

Serahkan Dokumen KUA-PPAS, ABPD Morotai tahun 2022 di Rancang Rp 774 Miliar


 Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, saat menyerahkan Dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane, didampingi Wakil Ketua I DPRD Morotai, Judi R. E. Dadana Perbesar

Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, saat menyerahkan Dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane, didampingi Wakil Ketua I DPRD Morotai, Judi R. E. Dadana

DARUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022 oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, Jumat (20/8).

Agenda paripurna yang berlangsung di lantai dua gedung DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane, didampingi Wakil Ketua I Judi R. Dadana, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Asrun Padoma, Plt. Sekda Morotai, Forkompinda, puluhan anggota DPRD, Rektor Unipas, serta sejumlah pimpinan OPD dilingkup Pemda Morotai.

Ketua DPRD Morotai, Rusmin Pawane, dalam pidatonya mengatakan, Sidang dewan yang terhormat dalam undang-undang tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang wajib dan pemerintah daerah menyusun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah asal untuk jangka waktu 1 tahun pemerintah daerah dimaksud.

“Ditetapkan oleh pemerintah atau Nasional yang sedang berkembang termasuk nama-nama Provinsi dan belas demikian mempunyai kedudukan peran dan fungsi pemerintah secara substansial RKPD, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah program dan kegiatan indikator kinerja indikasi kelompok sasaran lokasi kegiatan parkiran maju dan perangkat daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,”kata Rusminto.

“Secara normatif menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang akan diusulkan kepada daerah, kemudian disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD, sebagaimana diparipurnakan pada hari ini,”sambungnya.

Sementara, Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma, saat membacakan sambutan Bupati Benny Laos menyampaikan, Agenda paripurna kali ini memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah yang akan kita rencanakan di tahun 2022, karena kita masih dalam situasi bencana non alam (Covid-19), dokumen KUA-PPAS memiliki peran penting dalam siklus perencanaan dan penanggaran pemerintah daerah.

“Karena berfungsi memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sinkronisasi program Pemerintah Pusat dan Provinsi juga harus kita selaraskan dan sinergikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Pulau Morotai,”ucap Asrun.

Asrun bilang, RPJMD Pulau Morotai tahun 2017-2022, merupakan penjabaran dari visi-misi, dan program pembangunan daerah untuk lima tahun kepemimpinan kami, melalui visi Morotai Bangkit, yaitu “mewujudkan masyarakat morotai yang aman, damai dan sejahtera”

“Diupayakan melalui 5 misi pembangunan, yang merupakan manifestasi dari konsep pembangunan komprehensif, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial,”terangnya.

Pendapatan daerah dalam dua tahun terakhir ini, kata Asrun, Telah terjadi penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang cukup signifikan dan ditambah pengalokasian belanja untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta mencermati perkembangan dan capaian pendapatan daerah pada akhir semester kedua tahun 2021. Dimana, ketergantungan kita pada dana transfer masih sangat besar, maka untuk rencana APBD tahun anggaran 2022, proyeksi asumsi total pendapatan daerah sebesar Rp.774.716.833.122,20.

“Rencana ABPD tahun 2022 itu terdiri dari dana transfer yakni DAU, DAK dan DBH Pusat sebesar Rp. 690.560.208.263,83. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 59.469.354.891,70. dan DBH Provinsi sebesar Rp. 15.800.269.967. serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 8.887.000.000,”akunya.

Arsun menjelaskan, Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2022 Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 774.716.833.122,53. terdiri dari pendapatan kapasitas fiskal sebesar Rp. 468.333.320.179,70. dan pendapatan tugas mandatory sebesar Rp. 306.383.512.942,83.

“Untuk pendapatan mandatori diperuntukkannya sudah diatur dalam petunjuk tehnis pelaksanaanya, seperti Dana Desa, Dana Kapitasi, Dana Bos, BOK, maupun belanja Dana Alokasi Khusus (DAK),”tandasnya.

Usai membacakan sambutan Bupati, acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS oleh Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma, kepada Ketua DPRD Morotai Rusminto Pawane.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH