Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

SULA · 3 Agu 2021 23:34 WIT ·

Soal Izin Operasional CV. Azzahra, Komisi II DPRD Kepsul Lakukan RDP Bersama Instansi Terkait


 Rapat Dengar Pendapat, Komisi II DPRD Kepsul Dengan Tiga Instansi Terkait Perbesar

Rapat Dengar Pendapat, Komisi II DPRD Kepsul Dengan Tiga Instansi Terkait

SANANA – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Malut  bersama tiga instansi terkait yakni, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian (Distan), dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPSP) Kepsul, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan Izin operasional CV. Azzahra, Selasa (3/8).

Sekritaris Komisi II DPRD Kepsul, Drs. Safrin Galilea, SH mengatakan, Dari hasil Hearing dengar pendapat bersama tiga instansi terkait itu kami (Komisi II) mendapatkan PT. Azzahra belum memiliki izin yang efektif. Namun, untuk izin lokasi operasional mereka sudah miliki yang dikeluarkan oleh DPTSP setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan (BPN) seluas 477 hektar, Sementara Izin Penebangan Kayu (IPK) dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi seluas 533 hektar.

“Jadi secara administrasi ada kerancuan dalam izin operasional CV. Azzahra, karena DPTSP mengeluarkan izin luas wilaya operasional sebesar 477 hektar, dan IPK yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan Provinsi 533 hektar. Jadi, ini sudah bertentangan,”ungkap Safrin.

Selain itu, kata Safril, Dalam RDP juga kami menemukan CV. Azzahra belum mengantongi surat izin kesesuaian lahan dari DLH, dan mereka juga belum mengeluarkan rekomendasi terkait izin lingkungan. Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan inspeksi ke lokasi. Jika dari hasil inspeksi lapangan kami menemukan banyak kekeliruan atau bertentangan dalam aturan perundang-undangan terkait izin operasional, maka kami akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait untuk membekukan atau tidak memperpanjang izin operasional dari CV. Azzahra.

“Seharusnya mereka mengantongi izin dulu sebelum beroperasi, karena dari izin yang dikeluarkan dari Distan itu untuk bisa mengurus izin-izin yang lainnya. Jadi kalau  nanti CV. Azzahrs melanggar aturan perundang-undangan maka kami akan merekomendasikan kepada instansi terkait lainnya untuk tidak lagi memperpanjang izin operasional mereka,”akunya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepsul, Ramli Sade menjelaskan, Sejauh ini atas penyampaian Kepala bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian bahwa, dari tahun 2018 hanya ada dua izin pembukaan Lahan baru perkebunan yaitu dari PT. Samalita dan PT. Sula Baru, hanya saja untuk CV. Azzahra belum mengajukan  izin pembukaan lahan baru perkebunan di Distan Kepsul.

“CV. Azzahra sampai saat ini belum mengantongi izin pembukaan lahan baru perkebunan dari Dinas Kepsul. Jadi banyak hal terkait izin operasional CV. Azzahra itu rancu, karena izin yang di keluarkan oleh Provinsi Malut itu izin perkebunan pala sedangkan di lapangan itu perkebunan jagung. Selain itu juga, untuk pembentukan kelompok tani sebagai salah satu syarat beroperasinya  CV. Azzahra itu mereka belum lakukan pembentukan kelompok tani,”jelas Ramli.

Staf Khusus Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Bidang Lingkungan Hidup Rahmat Suamole, ketika dikonfirmasi Terpisah mengatakan, Terkait masalah ini Pemda Kepsul bakal membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kayu bulat, CV. Azzahra, yang beroperasi di Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah.

“Dalam waktu dekat kami akan bentuk tim investigasi, Didalamnya itu terdiri dari DLH, Dinas PUPRKP serta dinas terkait lainnya,”ucap Rahmat.

Ia menambahkan, Tim investigasi yang dibentuk itu akan menelusuri izin operasi dari CV. Azzahra, dan apabila investigasi di lapang nanti ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan regulasi, serta dapat merugikan masyarakat, maka hasil itu lah yang nanti disampaikan kepada Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk diputuskan bersama.

“Jadi kalau kedapatan mereka tidak ada izin operasi yang dapat merugikan masyarakat banyak, maka Ibu Bupati akan memutuskan hal tersebut dengan mengutamakan kemaslahatan rakyatnya,”tegasnya.


Penulis : Imel

Editor   : M. Faisal Kharie

 

Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Foto: Ratusan Rumah Warga di Kepulauan Sula Terendam Banjir

2 Oktober 2021 - 10:58 WIT

Dinas Pendidikan Kepulauan Sula Bakal Terapkan Sekolah Gratis

8 Agustus 2021 - 08:52 WIT

DPRD Sula Temukan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 di Dinas Kesehatan

5 Agustus 2021 - 23:21 WIT

Komisi II DPRD Kepsul Temukan Anggaran Covid-19 Bermasalah

5 Agustus 2021 - 15:02 WIT

Dianggap Lalaikan Tanggungjawab, IPMST Desak Bupati Sula Copot Kadis PU

4 Agustus 2021 - 17:50 WIT

Mahasiswa Protes Kebijakan Bupati Sula, Minta Setiap Keputusan Berpihak ke Masyarakat

3 Agustus 2021 - 09:43 WIT

Trending di DAERAH