Soal Kasus Ajudan, Akademisi Sebut Bupati Halbar Sengaja Memprovokasi Kekerasan Itu Terjadi

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, M. Nofrizal Amir || Foto: Istimewa

Pernyataan akademisi ISDIK Kieraha, Maluku Utara, Iksan B. Ali tentang kasus penganiayaan ajudan Bupati Halbar terhadap Warga Sipil bernama Hardi Jafar alias Don Joao, mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, M. Nofrizal Amir.

Iksan sebelumnya menyebut aksi Ajudan Bupati Halmahera Barat berinisial C alias Cale sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pernyataan demikian lantas mendapat tanggapan oleh Nofrizal.

Saat diwawancarai di Kediamannya di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Jumat (28/6) tadi, Nofrizal menyatakan, terdapat beberapa alasan yang cenderung dipaksakan oleh Iksan B. Ali untuk membenarkan tindakan penganiayaan ajudan Bupati Halbar terhadap Hardi yang notabenenya merupakan warga sipil.

“Nalar pembenar Iksan B. Ali, seakan mengafirmasi bahwa sikap ajudan yang diberitakan oleh media, ternyata diframing sepotong-sepotong. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan, dikarenakan ajudan menjalankan tugasnya untuk mengawal Bupati. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Hardi di rapat tersebut, mengancam keselamatan Bupati,” Nofrizal.

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UMMU ini mengemukakan, pernyataan Iksan B. Ali jelas ingin menegaskan terkait aksi kekerasan ajudan Bupati Halbar dapat dibenarkan, karena status ajudan diatur dalam undang-undang Keprotokolan, begitu pula adanya tuduhan bahwa media tidak utuh dalam menyampaikan informasi.

“Dari sini saja, sudah bisa dilihat ketidakrunutan pikiran Iksan yang menggabungkan dua pernyataan, yakni pemberitaan media dan status ajudan. Terlebih ketika Iksan mendalilkan undang-undang Keprotokolan sebagai dasar, itu seperti menafsirkan bahwa undang-undang tersebut melegitimasi aksi kekerasan ajudan,” tegasnya.

Paradoksial pikiran Iksan, lanjut Nofrizal juga terlihat dalam pernyataan informasi, bahwa sebelum insiden itu terjadi, Hardi sudah membuat keributan diluar ruang rapat.

“Jika benar Hardi sudah membuat keributan sebelum insiden itu terjadi, maka pertanyaannya, kenapa protokoler Bupati mengijinkan Hardi masuk mengikuti rapat? Informasi keributan diluar ruang rapat pun, harus bisa dibuktikan, tidak asal disampaikan,”tanya Nofrizal.

Nofrizal menegaskan, pertimbangan status mantan narapidana yang melekat pada Hardi yang diangkat Iksan untuk membenarkan aksi kekerasan ajudan Bupati, merupakan pernyataan bengis yang justru lahir dari seorang akademisi.

“Sebagai seorang akademisi, Iksan harus mampu membuktikan logika dan hipotesanya dengan prinsip verifikasi yang ketat, agar informasi yang disampaikan tidak terkesan dipaksakan. Artinya, sekalipun Hardi pernah dihukum, tetapi faktanya Hardi tidak pernah melempar botol air mineral ke Sekda. Jangan ad-hominem, hanya karena Hardi mantan narapidana, kemudian itu jadi dalil Hardi mengancam keselamatan Bupati, maka aksi kekerasan ajudan dibenarkan,” sesalnya.

Nofrizal yang juga sebagai mantan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Maluku Utara tahun 2024 ini menjelaskan, kalau disimak dalam video yang beredar, maka jelas Bupati pun sengaja memprovokasi dan membiarkan aksi kekerasan itu terjadi. Hal ini dibuktikan ketika pernyataan Bupati yang menyebut ‘wartawan harus punya etika, kemudian dibantah oleh Hardi kalian yang punya usaha itu senang’ langsung direspon oleh ajudan dengan menyerang Hardi.

“Saya menafsirkan pernyataan harus punya etika yang ditujukan ke Hardi, itu menandakan Hardi telah melanggar etika. Dan ajudan sebagai pelindung Bupati, harus bertindak kepada siapapun yang tidak beretika dihadapan Bupati. Bahkan aksi penganiayaan ajudan, tidak terdengar suara Bupati untuk melerai ataupun menghentikan aksi ajudan tersebut,” tutup Nofrizal.


Penulis: Zulfikar Zaman 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *