Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 22 Jul 2021 14:38 WIT ·

Soal Korupsi Dana BUMDes, Kejari Morotai Tunggu Audit Pihak Berwenang


 Kejari Morotai saat menggelar press realise dengan sejumlah awak media di Aula Kejari || Foto: M Faisal Kharie Perbesar

Kejari Morotai saat menggelar press realise dengan sejumlah awak media di Aula Kejari || Foto: M Faisal Kharie

DARUBA – Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mengaku, masih menunggu audit dari pihak berwenang terkait kasus dugaan korupsi anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2017 – 2019 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 19,4 miliar.

”Kami sudah menyurat mereka sejak bulan lalu untuk turun ke morotai melakukan audit investigasi anggaran BUMDes. Jadi, rencana kemarin di awal Juli mereka sudah turun hanya saja karena pemberlakuakn PPKM akhirinya ditunda,”kata Kejari Morotai, Sobeng Suradal di Aula Kantor Kejari Rabu (21/7) kemarin

Ia mengaku, perkara BUMDes cukup menyita energi dan waktu. Sebab harus memeriksa 37 saksi
“Dan sebenarnya 86 Desa ada BUMDes tetapi dari 37 itu kami anggap sudah mewakili karena semua rata-rata seperti itu masalanya,” katanya


Kejari Morotai Akan Buktikan Usut Dugaan Korupsi BUMDes dan TPU Sangowo


”Setelah kami periksakan para saksi terkait. Kami sudah mempunyai kesimpulan. Tapi, selanjutnya kami harus meminta audit investigasi, karena kesimpulan dari kami hanya mencari fakta-fakta indikasi melawan hukum,”sambungnya

Menurut Sobeng, tujuan dilakukan investigasi tersebut agar dapat mengathui bukti permulaan soal kerugian keuangan negara.

”Jadi, kalau nanti hasil investigasi itu menyatakan ada kerugian keuangan negara maka kami akan tindaklanjuti ke pidana khusus atau
Pidsus, dan kalau umpama hasil auditnya belum ditemukan potensi kerugian negara. Tentu ada rekomedasi kedepanya, karena uang ini bukan kecil Rp 19,4 miliar,”bebernya

Ia menambahkan, kasus ini sudah menjadi target Kejari, sebab tingkat penyelidikan sendiri sudah selesai dilakukan.

”Jadi tinggal audit dari pihak berwenang saja. Apa hasilnya baru kami tentukan lagi langkah kedepan,”tandasnya.


Penulis: M Faisal Kharie
Editor: Zulfikar Saman

Artikel ini telah dibaca 239 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH