DARUBA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara melakukan studi banding ke Provinsi Gorontalo dalam rangka meninjau bentor yang ada di sana pada beberapa bulan kemarin. Kegiatan itu menuai kecaman dari berbagai pihak.
Asosiasi Angkutan Alternatif (Bentor) Pulau Morotai, mempertanyakan studi banding yang dilakukan sejumlah anggota DPRD itu, belum berpihak kepada masyarakat khusunya para pengendara roda tiga, seperti tarif angkutan alternatif yang mestinya sudah di Perdakan, tetapi sejauh ini masih menggunakan Perbub untuk mengatur tarif tersebut.
Sekretaris Asosiasi Angkutan Alternatif (Bentor) Pulau Morotai Mulkan Hi Sudin mengatakan, pihaknya merasa kesal terhadap lemabaga DPRR Morotai. Dimana DPRD seharusnya melakukan kunjungan ke Gorontalo itu sudah harus ada titik temu namun sejauh ini belum ada informasi.
“Bentor pulau Morotai ada kekesalan terhadap lembaga DPRD yang tidak melihat asiasoasi Bentor sebagai satu masalah di pulau Morotai bahwa Bentor berjumlah 400 Sekian itu, Jagan lihat jumlah bentornya tapi lihat dimana mereka pengendara Bentor itu ada masa depan anak morotai, kepentingan kesehata, ekonomi dan pendidikan,”kata mulkan kepada wartawan Senin (25/1)
Padahal, Asosiasi Angkutan Alternatif (Bentor), kata dia, sangat berharap keberangkatan DPRD ke Gorontalo itu, sudah harus ada titik terang. Namun pasca balik sampai di Morotai belum ada langkah sedikitpun untuk para pengendara bentor.
“Ada harapan dari bentor yang kemairn DPRD ke agorantoalo itu harusnya ada langkah dari DPRD untuk mengambil satu langkah buat perda terkait dengan angkutan bentor, namun saat ini tidak ada sama sekali bahkan kami sudah menyurat ke DPRD tapi tidak ada informasi,”ungkap Mulkan dengan nada kesal
Dia berharap kepada lembaga DPRD selaku wakil rakyat agar segera membuat Perda yang menagtur soal bentor.
“Karena selama ini cuman perbub yang mengatur soal itu,”harapnya
Ia bilang, Perbup yang mengatur tarif itu sangat dirugikan. Dengan begitu dia berharap DPRD bisa melihat ini sebagai masalah untuk mengambil sebuah solusi.
“DPRD ke Gorontalo itu kan pakai uang daerah seharusnya ada solusi lah, kalau DPRD ini tidak ada pro terhadap rakyat lebih baik undur saja,”tandasnya
Penulis: Alan
