Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, M. Jain A. Kadir.
Membantah adanya anggaran untuk pembangunan drainase di RSUD Ir Soekarno melekat di Dinas PUPR.
“Tidak ada anggaran pembangunan drainase yang melekat di kami,” tegas Kadis.
Menurut Kadis, memang di tahun 2023 ini terdapat rehab Kantor Bupati dan beberapa OPD lainnya.
“Tapi ketika dihitung itu rumah sakit hanya dianggarkan Rp 100 juta, dan anggaran itu tidak ada untuk pembangunan drainase,” ungkapnya
Kadis bilang, terjadinya banjir di rumah sakit lantaran kesalahannya dari awal perencanaan pembangunan rumah sakit.
“Perencanaannya melekat di rumah sakit, seharusnya mereka sudah buat drainase waktu bangun rumah sakit. Bukan nanti sudah terjadi seperti ini baru tolak di Dinas PUPR,” timpalnya
Dengan demikian, kata Kadis, saat rumah sakit di bangun itu sudah harus satu paket dengan drainase lagi, karena pembangunannya mulai dari Nol, bukan rehab.
“Ini berarti perencanaannya tidak matang, karena tidak ada pembuatan drainase,” jelasnya
Ditanya apakah ada langkah dari Dinas PUPR, Kadis mengaku, saat terjadinya banjir di rumah sakit itu pak Bupati sudah perintahkan saya.
Untuk segera mencari jalan keluar, sehingga begitu terjadi hujan lagi sudah tidak ada banjir. Jadi, sementara ini, kami dari Dinas PUPR mencari solusi.
“Solusi dalam arti untuk menghindari masalah hukum, sehingga kami mencari yang terbaik,” tuturnya
Ia menambahkan, pembangunan drainase di rumah sakit yang nantinya dikerjakan itu kurang lebih 400 meter.
“Jadi masalah ini sementara masih kita bahas, nanti kalau sudah selesai baru kita sampaikan, karena takutnya kalau kita kerja duluan jangan sampai ada temuan,” tandasnya
Penulis: Tim
Editor: Faisal Kharie
