Tak Dilibatkan Dalam Pekerjaan Proyek, Puluhan Sopir Truk di Morotai Datangi Kantor Bupati

Organda saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Morotai, Asisten II, Kadis PUPR dan Kepala Dispora || Foto: Istimewa

Puluhan pengemudi mobil dum truk yang tergabung dalam Organisasi Daerah (Organda) Pulau Morotai, Maluku Utara, mendatangi Kantor Bupati Morotai, pada Selasa (14/03).

Kedatangan para sopir truk di kantor bupati itu dalam rangka mempertanyakan kepedulian Pemda Morotai terhadap para pengemudi truk, karena selama ini mereka tidak dilibatkan dalam pekerjaan proyek di Morotai.

Koordinator, Organda Angriawan Djafar dalam pertemuan mengatakan bahwa, kedatangan kami di kantor bupati untuk mempertanyakan kepedulian Pemda Morotai terhadap Organda.

“Ini roda enam yang terlibat di proyek. Kalau bisa Pemda koordinasikan ke pihak ketiga, agar anggota truk bisa terlibat dalam proyek besar di Morotai,” ungkap Angriawan.

Angriawan bilang, ada beberapa proyek di Pulau Morotai sempat berjalan, hanya saja truk organda tidak dilibatkan atau terkesan diabaikan.

“Kita berkaca proyek di Halmahera milik PT Labrosko bisa melibatkan organda, tapi di Morotai sulit sekali dilibatkan. Ini yang kami harapkan kepada Pemda Morotai,” terangnya

Sementara itu, Ongen, sopir truk menyampaikan bahwa menyangkut dengan pekerjaan bukan hanya PT Labrosko dan PT Waskita. Namun ada beberapa perusahan di Morotai juga tidak melibatkan Organda.

“Kita putra daerah tidak dilibatkan. Padahal kita butuh uang dengan kondisi ekonomi daerah saat ini yang sulit mencari kerja, tapi kami hanya jadi penonton di daerah sendiri,” kata Ongen.

Senada disampaikan, Abdul Gan Fidmatan bahwa selama dari Bupati Benny Laos hingga Pj Bupati Morotai, sopir truk lancar membayar pajak, tapi soal pekerjaan sulit didapatkan.

“Kami selama 5 tahun hanya bayar pajak. Kami pengemudi dikemanakan, kalian hanya ambil torang punya hasil tapi Organda itu Pemda abaikan,” tegas Abdul.

Tak hanya itu, kata Abdul, masalah BBM subsidi jenis solar di SPBU saat kami melakukan pengisian itu mereka persoalkan.

“Antrian dengan BBM, kami beli tidak diberikan tetapi Pemda dan aparat bisa beli pake galon lancar-lancar saja. Tapi kami rakyat tidak bisa, kami putra daerah hanya jadi penonton,” katanya

Terpisah, Sekda Morotai F Revi Dara mengakui bahwa Organda juga harus diperhatikan. Sebab sumber mata pencarian para sopir truk didapat dari proyek-proyek.

“Jadi masalah ini kita akan komunikasi dulu, pasti ada jalan keluar dengan kondisi yang kita tempuh,” ucap Revi.

Revi berharap, agar Organda tidak melakukan tindakan berlebihan merugikan kita semua. Muda-mudahan sehari dua kami koordinasi dengan pimpinan sehingga bisa terakomodir.

“Saya tahu kalau di Daeo itu Dinas Perikanan, jadi nanti saya panggil ulang, kemudian proyek Water Front City juga saya komunikasi agar bisa melibatkan Organda,” janjinya


Editor: Faisal Kharie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *