Tenaga Honorer Didata, Pemda Halbar Harap Ada Kebijakan Khusus Dari Pusat

Ilustrasi

Sebanyak 2.189 tenaga honorer di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mulai dilakukan pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar.

Pendataan tenaga honorer yang dilakukan oleh Pemda Halbar melalui BKD itu, menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, tentang Pendataan Tenaga Honorer (Non ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan sejak tanggal 22 Juli 2022.

Kepala BKD Halmahera Barat, Fransiska Renjaan mengungkapkan bahwa, pendataan pegawai Non ASN atau honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan agar mengetahui jumlah pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Halmahera Barat.

“Tentunya dengan adanya pendataan ini, kita berharap ada kebijakan khusus yang berpihak dari pemerintah pusat untuk mengurangi dampak-dampak dari pemberhentian honorer, baik di pusat maupun di daerah,” ungkap Fransiska, ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Rabu (31/08).

Fransiska bilang, data tenaga honorer dilingkungan Pemkab Halbar saat ini mencapai angka 2.189 orang, terdapat dari berbagai bidang yang mayoritas di bidang Kesehatan dan Pendidikan tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Halmahera Barat.

“Tenaga honorer kita cukup banyak. Bahkan, ada yang masa pengabdiannya sudah 15 tahun, sehingga pengabdian mereka ini tentunya harus beri diapresiasi,” terangnya

Untuk pendataan tenaga honorer ini, kata Fransiska, kami sudah meminta kepada setiap pimpinan OPD untuk segera melakukan pendataan tenaga honorer. Jadi, dalam pendataan itu harus terkait administrasi berupa SK pertama hingga SK akhir, kemudian Slip Gaji dan Absensi.

“Surat pemberitahuan dari pak Sekda ke masing-masing OPD sudah kami sampaikan sejak tanggal 15 Agustus lalu, dan pendataan melalui berkas kami terima paling lambat tanggal 31 Agustus 2022, karena di awal September ini datanya akan kita krim ke Kementerian PAN-RB secara Nasional,” tuturnya

Mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga menjelaskan, data pemetaan dari masing-masing OPD yang diserahkan ke pihaknya dalam bentuk hard copy dan meminta kepada setiap OPD untuk melakukan koordinasi, dengan pihaknya agar kegiatan pendataan untuk pemetaan tenaga honorer ini dapat berjalan dengan lancar.

“Kami minta para OPD dilingkup Pemda Halbar selalu berkoordinasi dengan kami jika terdapat kendala, sehingga proses pemetaan tenaga honorer cepat selesai,” pintahnya

Fransiska mengaku, hingga saat ini belum mendapat solusi jika kebijakan pendataan atau penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada 28 November tahun 2023 mendatang.

“Pemkab Halbar sangat ketergantungan terhadap tenaga honorer sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pak Bupati juga sangat mengharapkan jika adanya kebijakan dari pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik bagi para honorer di daerah,” harapnya


Editor: Faisal Kharie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *