SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menggelar rapat kordinasi bersama Forkompinda di ruang Coman Center, Kamis (21/1). Rapat ini membahas soal persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Sekretaris Daerah, Syafrudin Sapsuha mengatakan, rapat ini membahas bagaimana persiapan pemerintah daerah untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kepulauan Sula.
“Selain itu, mungkin kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat soal manfaat vaksin sinovac ini,”kata Syafrudin, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Kamis (21/1).
Syafrudin bilang, pelaksanaan vaksinasi dimulai pada awal bulan Februari 2021, para tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19.
“Untuk tahap pertama sebagaimana arahan dari pusat itu, tenaga kesehatan harus divaksin duluan kemudian baru di ikuti oleh masyarakat secara luas,”katanya
Katanya, untuk anggaran sosialisai vaksin bakal di siasati melalui kegiatan dari Dinas Kesehatan yang sifatnya pelayanan untuk masyrakat.
“Untuk dinas kesehatankan ada kegitan-kegitan yang saya kira tanpa alokasi khusus untuk vaksin. Namun ini tetap kita jalankan, karena kegiatan pokok kami adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”ujarnya
“Walaupun tidak dianggarkan tapi anggarannya tetap ada, karena kita akan siasati melalui pos-pos yang ada agar bisa gunakan untuk pelaksanaan vaksin,”sambungnya
Hal senada juga di sampaikan Fasilitator vaksinasi COVID-19 Malut, M. Ishak Tauda bahwa sektor kesehatan akan dilaksanakan teknisnya, sementara untuk sosialisasi pengamanan akan dilakukan oleh sektor-sektor yang lain.
“Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama oleh tenaga kesehatan itu saya kira bisa berjalan dengan baik dan akan jadi contoh buat masyarakat, sehingga masyarakat melihat bahwa vaksin ini ada benarnya atau tidak,” harap Ishak.
Ishak bilang, setelah vaksinasi itu dilakukan kemudian di screening untuk melihat apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau tidak.
“Jika dinyatakan sehat barulah divaksinasi, namun jika peserta vaksin ada batuk, panas maka kemungkinan di tunda, tetapi kalau misalnya ada beberapa penyakit lain maka tidak di lakukan imunisasi, contohnya penyakit gula berat kemudian juga HIV berat,” jelasnya.
Disentil terkait vaksinasi kepada masyarakat namun ditolak untuk di vaksin, kata Ishak, pihaknya akan terus memberikan pemahaman dan akan diupayakan sehingga masyarakat bisa ikut dalam hal ini, kecuali masyarakat yang sakitnya sudah parah baru akan di screening.
“Kalau memang strategi dilapangan begitu masyarakat diundang lewat SMS kemudian SMS itu juga sudah terkoneksi Babinsa maupun babinkamtibmas yang ada di desa, dengan cara di jemput, namun tentunya dijemput dengan pendekatan yang baik,” tutupnya.
Penulis : Imelda Tude
Editor : Chaca
.
