Akibat dari habisnya tinta pembuatan e-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Akhirnya melakukan pinjaman di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 10 botol.
Pinjaman yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Morotai, lantaran terdapat sebanyak 12 ribu jiwa masyarakat Morotai tidak bisa dibuat e-KTP mereka karena kebiasaan tinta.
“Yang dianggarkan hanya Rp 7 juta, dan ini kalau dibelanjakan hanya dapat 1 botol tinta, sehingga tidak cukup,” ungkap Hi Rajak Lotar, Kepala Dinas Dukcapil Morotai kepada wartawan, Rabu (09/08).
Kadis bilang, akibat dari kehabisan tinta pembuatan e-KTP, sehingga mau tidak mau kami harus melakukan peminjaman ke Kabupaten Halmahera Utara.
“Kami pinjam tinta di teman-teman di Halut kurang lebih 10 botol,” jelasnya
Menurut Kadis, kalau dihitung dalam jumlah 1.000 e-KTP berarti terdapat 3 botol tinta. Tapi kalau 10.000 e-KTP berarti 30 botol tinta.
Harusnya 30 botol tinta yang dianggarkan setiap tahun.
“Jadi setiap tahun yang diusulkan itu 40 botol tinta, karena 12 ribu e-KTP itu di bagi dua, dalam arti bahwa 7.000 itu untuk pemula, sedangkan yang 5.000 lebih itu setiap hari yang orang ganti e-KTP,” katanya
Pergantian e-KTP yang dilakukan oleh masyarakat, kata Kadis, arti bahwa pada saat mereka (masyarakat) mau melakukan satu pengurusan.
Seperti di bank lalu tidak terkoneksi. Nah itu yang masyarakat datang di kantor lalu mereka ganti e-KTP.
Kemudian e-KTP mereka hilang, itu juga mereka ganti, lalu perubahan status dari sebelum menikah ke status menikah, kemudian orang meninggal itu juga di ganti.
“Nah itu yang dihitung dalam satu tahun kurang lebih 5.000 e-KTP. Sedangkan yang 7.000 sekian itu pemula punya,” tuturnya
Terkait dengan tinta ini, Kadis mengaku bahwa sudah melakukan koordinasi ke Pj Bupati Morotai.
Setelah itu, Bupati perintahkan saya untuk koordinasi lagi dengan ibu Sekda dan terdapat ada anggaran Rp 200 juta.
Yang tidak terlalu mendesak, sehingga mereka geser ke kami untuk belanja tinta, agar kami bisa ganti pinjaman tinta.
“Anggaran tinta yang digeser itu nanti di APBD perubahan ini baru kami belanja,” terangnya
Selain anggaran tinta yang diusulkan, tambah Kadis, kami juga usulkan beberapa item kegiatan yang tidak dianggarkan di APBD induk 2023.
“Seperti belanja alat perekaman di mobil keliling, sehingga kami bisa turun lagi ke desa-desa untuk melakukan perekaman langsung,” tandasnya
Penulis: Tim
Editor: Faisal Kharie
