DARUBA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai dari Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN), Irwan Soleman menyesalkan sikap tiga unsur pimpinan DPRD Morotai yang terkesan cuek alias bungkam soal penghapusan tunjangan mereka oleh pemerintah daerah.
”Saya merasa kecewa terhadap tiga pimpinan DPRD, karena kami (anggota) berjuang tetapi pimpinan hanya diam. Padahal persoalan ini sudah berjalan kurang lebih satu minggu namun ketiga pimpinan tidak mengambil langkah untuk melakukan rapat internal,”ungkap Irwan, kepada wartawan, Rabu (17/3).
Masalah penghapusan tunjangan ini, lanjut Irwan, sudah berulang kali melakukan konsultasikan ke unsur pimpinan untuk mendiskusikan masalah tersebut.
Sebab menurutnya, jika pemotongan ini benar dilakukan maka sangat berdampak pada kepentingan pimpinan dan anggota DPRD.
”Oleh kerena itu, saya ingin sampaikan bahwa sebagai anggota DPRD, saya mememberikan mosi tidak percaya kepada unsur pimpinan DPRD. Sebab kesannya cuek gitu. Padahal, ini rumah tangga kita yang diganggu oleh orang lain gitu. Hak kita diganggu kok kita diam gitu,”kesalnya.
Ia berharap agar ketiga unsur pimpinan DPRD dapat mengkonsolidir internal rapat dan carikan solusinya seperti apa.
”Kalau misalnya kita tempu jalur hukum ayo kita tempu jalur hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Ambon. Karena ini jelas-jelas telah menyalahi peraturan perundang-undangan,”katanya
”Saya hampir setiap saat ke Kantor menyampaikan pikiran-pikiran ke tiga unsur pimpinan yakni Pak Rusminto Pawane dan Pak Judi R. Dadana tapi mereka sejauh ini tidak merembuk,”tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Morotai Judi R. Dadana, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, membantah tidak menanggapi masalah tersebut.
”Kita bukan tidak tanggapi, karena rencana kami menunggu Pak Bupati ada baru kami unsur pimpinan mempertanyak masalah ini ke Pak Bupati,”katanya
Judi mengaku, dia belum mendengar masalah soal pemotongan tunjangan DPRD tersebut, keluar dari mulut Bupati.
“Jadi, tidak mungkin kita diam karena pimpinan kerja ini ada anggota, dan kalau Pak Bupati datang secepatnya kita konfirmasi agar supaya persoalan ini jelas,”tegasnya
“Kita tetap akan buat rapat internal karena Pak Ketua mengatakan akan buat rapat, dan dalam rapat itu kita juga melibatkan para Staf Ahli untuk membahas masalah ini,”sambungnya
Politikus PDIP ini mengaku, kepastian masalah pemotongan tunjangan itu belum jelas. Karena sampai sekarang SK belum ada
”Kita belum di berikan SK itu, dan kalaupun betul penghapusan itu terjadi maka Pak Bupati melangar PP 18, karena sudah jelas itu,”pungkasnya.
Penulis: M Faisal Kharie
