JAILOLO – Wakil Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara Djufri Muhamad mempersilahkan Panitia Khusus DPRD Halbar untuk mengungkap perbedaan selisih data ASN di dua instansi yakni Badan Kepegawaian Daera ( BKD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dinilai misterius. Djufri mengatakan siap menindaklanjuti apapun rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD ke pemerintah daerah.
“Jadi itulah fungsi pengawasan DPRD menggunakan alat pengawasan khusus atau yang disebut Pansus, kami pun mempersilahkan, karena itu tugas mereka,”katanya saat ditemui sejumlah awak media di Knator Bupati, Jumat (16/7) kemarin
Djufri mengaku,akan segera perintahkan kedua instansi tersebut untuk menyiapkan data-data apabila diminta oleh Pansus DPRD.
Bentuk Pansus, DPRD Halmahera Barat Telusuri 173 Data ASN Misterius
“Jadi pemerintah daerah lewat beberapa instansi akan menyiapkan data apabila diminta oleh Pansus DPRD dan mereka harus menyampaikan data secara jelas,”jelasnya orang nomor dua di Pemkab Halamhera Barat ini
Djufri bilang, seluruh data PNS yang ada di BKAD merupakan data yang valid ketimbang di BKD maupun di instansi lainnya
“Karena mereka di keuangan yang membayar gaji justru data di keuangan lebih sedikit ketimbang data di BKD maupun yang lain, jadi saya pikir tidak ada persoalan,”tandas Mantan anggota DPRD tiga periode ini.
Penulis: Zulfika Saman
