TERNATE – Warga Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Maluku Utara, berunjukrasa di depan kantor kelurahan Senin (23/8). Mereka meminta Wali Kota, M Tauhid Soleman segera mencopot Rizal Tomagola sebagai Lurah, karena dinilai tidak transparansi dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan.
Dalam aksinya, massa menyebut sejumlah kejanggalan terjadi selama kepemimpinan Rizal Tomagola, mulai dari pemberhentian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilakukan secara sepihak, ditambah tidak adanya transparansi terkait alokasi anggaran Dana Kelurahan (DK) dan Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK), sejak tahap pertama hingga kedua.
Koordinator aksi, Acil dalam orasinya menegaskan selama Rizal menjadi Lurah, warga tidak pernah mengetahui berapa alokasi anggaran baik itu DK maupun DPPK. Bahkan, berdasarkan surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor 0343/SRT/X/2017/Tte tanggal 26 Oktober 2017, telah disebutkan temuan tindakan mal administrasi penyimpanan prosedur, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 huruf b, Peraturan Wali Kota Ternate nomor 43 TA 2017.
Tak hanya itu, Acil juga menyebutkan pada Musrenbang yang dilakukan beberapa bulan lalu, hanya ada 6 orang sebagai keterwakilan masyarakat Kelurahan Tarau yang hadir. Pasalnya, lanjut Acil masyarakat tidak mengetahui adanya penyelenggaraan Musrenbang tersebut.
“Laporan yang kami terima, ternyata berita acara sebagai kelengkapan administrasi Musrenbang, diakali oleh Lurah dengan menandatangani berita acara,” ungkap Acil.
“Jadi Lurah datang di tiap-tiap rumah warga, bukan pas ketika warga hadir di Musrenbang,” sambungnya.
Ironisnya lagi, akhir-akhir ini, kata Acil ada sejumlah laporan masyarakat, terkait prilaku yang dinilai seperti premanisme. Sehingga masyarakat merasa resah dengan tingkah laku Lurah.
“Ini sangat meresahkan masyarakat, karena Lurah domisili di Tarau dan melakukan aktivitas ekonomi juga di Tarau, sering mematok anggaran dengan jumalh yang besar dan alasannya tidak masuk akal,” cetusnya.
Bahkan, ia menambahkan jika masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di kantor Lurah, sering dipersulit.
“Lurah ini jarang masuk kantor, dan kurang berbaur dengan masyarakat Kelurahan Tarau,” sesalnya.
Penulis: Tim
Editor: Zulfikar Saman