Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (YLBH-PA) bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Morotai dan rumpun perempuan, mengikuti kegiatan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan tahun 2023.
Kegiatan Musrenbang melalui via zoom berlangsung di lantai dua kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Senin (17/04).
Musyawarah Perempuan Nasional yang dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, bagi perempuan dan kelompok
marginal lainnya.
“Momentum ini menjadi sangat penting dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan, baik dari sisi proses maupun substansi dari proses perencanaan pembangunan,” ucap Ayu.
Ayu bilang, musyawarah perempuan nasional diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 17-18 April 2023
Yang diikuti secara hybrid oleh 3.000 peserta terdiri dari 38 Provinsi, 136 Kabupaten dan 664 Desa/Kelurahan.
“Kemudian di masing-masing wilayah ini komunitas perempuan dan kelompok marginal melakukan
secara offline dan terhubung secara online,” terangnya
Selama ini, kata Ayu, proses teknokratis perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang (Musrenbang), belum mampu menjangkau dan menghasilkan partisipasi berkualitas dari kelompok-kelompok yang
selama ini termarjinalkan.
Yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, budaya patriarki, disabilitas, hegemoni mayoritas, dan kondisi terkecuali geografis.
Oleh karena itu, harus ada inisiatif dan inovasi untuk mendorong adanya partisipasi bermakna dan berkualitas serta tidak meninggalkan siapapun dalam proses perencanaan pembangunan, agar partisipasi tidak hanya dimaknai kehadiran semata,” tuturnya
Menurut Ayu, musyawarah perempuan nasional untuk perencanaan pembangunan 2023 ini merupakan upaya konkrit yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra Inklusi yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal.
“Diantaranya organisasi Kapal Perempuan, Migrant Care, Bakti, Aisyiyah, Pekka, Kemitraan, Sigab dan
PKBI,” katanya
“Jadi kegiatan ini bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” sambungnya
Ayu menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk perempuan dan kelompok marginal, pemerintah, dan mitra pembangunan.
“Dalam mendorong proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan gender, untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal,” jelasnya
Kegiatan Musrenbang ini, tambah Ayu, untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan kelompok marginal benar-benar bermakna.
Dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 adalah tahun perencanaan yang krusial karena berada di tahun politik.
“Separuh jalan pelaksanaan SDGs dan juga harus menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam waktu yang bersamaan,” pungkasnya
Diketahui, kegiatan hadir mengikuti kegiatan tersebut yakni Ketua PKK Morotai, Nurlela Umar Ali, Direktur YLBH-PA Morotai, Tawaza Ramzia Djangoan serta pengurusnya.
Dinsos, Dukcapil, BPJS Bidang PPA Dinsos, Fatayat NU, Kades Waringin, Tiley Pante dan Galo-galo.
Serta Ibu-ibu sekolah perempuan Desa Waringin, Tiley Pante dan Galo-galo, Ibu-ibu pengurus pos pengaduan di Desa Usbar Pante dan Desa Gosoma Maluku serta Desa Yayasan.
Editor: Faisal Kharie
